KONSEP DASAR
Dalam upaya
mencapai tujuannya, setiap perusahaan akan menggunakan berbagai sumber daya
yang diperlukan untuk beroperasi, termasuk sumber daya manusia. Semakin banyak
tenaga kerja yang terlibat dan semakin besar ukuran organisasi perusahaan, semakin
kompleks pekerjaan serta persoalan yang dihadapi. Pengalokasian tugas dan
wewenang kepada berbagai fungsi serta tingkatan menajemen harus dilakukan agar
tujuan umum perusahaan dapat tercapai. Jika pemisahan fungsi organisasi telah
terjadi, maka kebutuhan untuk mendelegasikan berbagai wewenang kepada berbagai
tingkatan organisasi merupakan suatu kebetulan yang tidak terhindarkan.
Sistem
pendelegasian wewenang yang baik memerlukan pertanggungjawaban anggota
organisasi yang menerima wewenang dari tingkatan manajemen yang lebih tinggi.
Hal itu untuk menjamin bahwa setiap fungsi dan tingkatan manajemen melaksanakan
semua tugas yang diberikan sesuai dengan rencana yang telah disusun sehingga
tujuan perusahaan dapat tercapai. Untuk memberikan pertanggungjawaban yang
baik, sebaiknya disertai dengan berbagai data dan informasi keuangan yang
relevan serta memadai.
Akuntansi
pertanggungjawaban (responsibility
accounting) adalah sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat tanggung
jawab pada keseluruhan organisasi, dan mencerminkan rencana serta tindakan
setiap pusat tanggung jawab itu dengan menetapkan penghasilan dan biaya
tertentu bagi pusat yang memiliki tanggung jawab bersangkutan.
Untuk
membangun sistem akuntansi pertanggungjawaban yang baik diperlukan serangkain
persyaratan yang saling terkait satu dengn lainnya. Beberapa yang menjadi
syarat untuk membentuk dan mempertahankan sistem akuntansi pertanggungjawaban,
yaitu:
1.
Alokasi
dan Pengelompokan Tanggung Jawab
Sistem akuntansi
pertanggungjawaban harus didasarkan atas alokasi dan pengelompokan tanggung
jawab manajerial pada berbagai unit dan tingkatan dalam organisasi dengan
tujuan untuk membentuk anggaran bagi masing-masing unit kerja tersebut.
2.
Sesuai
Bagan Organisasi
Sistem akuntansi pertanggungjawaban
harus disesuaikan dengan struktur organisasi dimana ruang lingkup telah
ditentukan. Wewenang mendasari pertanggungjawaban biaya tertentu.
3.
Anggaran
yang Jelas
Anggaran yang disusun
harus menunjukkan secara jelas biaya yang terkendali oleh personel unit kerja
bersangkutan. Jadi, setiap personel unit kerja yang diberikan wewenang
mengelola unit kerjanya harus mengetahui dengan jelas tingkat tanggung jawab
yang menjadi bebannya.
JENIS PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN
Dari berbagai
fungsi dan tingkatan manajemen yang dimiliki perusahaan, keseluruhannya dapat
dikelompokkan kedalam tiga pusat pertanggungjawaban. Keseluruhan fungsi dan
tingkatan manajemen, seperti yang tercantum dalam struktur organisasi berbagai
perusahaan, dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:
1.
Pusat
Biaya
Pusat biaya (cost center) adalah bagian terkecil
dari kegiatan atau bidang tanggung jawab dimana biaya dikumpulkan. Biasanya
pusat biaya berbentuk departemen tersendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan
pusat departemen terdiri dari beberapa pusat biaya. Misalnya, produsen
elektronik memiiki departemen penelitian dan pengembangan. Jika departemen
semacam ini tidak diberikan wewenang untuk menjual hasil penelitian dan
pengembangan yang dilakukannya, maka departemen itu hanya akan mengeluarkan
biaya untuk berbagai keperluan penelitian dan pengembangan yang dilakukannya.
Departemen semacam inilah yang disebut sebagai pusat biaya.
2.
Pusat
Laba
Pusat laba (profit center) adalah salah satu bagian
perusahaan yang sering kali disebut sebagai divisi, yang bertanggung jawab atas
pendapatan maupun pengeluaran perusahaan. Misalnya, salah satu perusahaan rokok
yang berlokasi di Jawa Timur memiliki kantor pemasaran di Jakarta, sehingga
divisi pemasaran tersebut merupakan pusat laba bagi perusahaan rokok itu.
Karena disamping bertanggung jawab terhadap pendapatan dari aktivitas pemasaran
yang dilakukannya untuk wilayah tertentu, divisi tersebut juga bertanggung
jawab atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh divisinya.
3.
Pusat
Investasi
Pusat investasi (investment center) adalah salah satu
bagian perusahaan yang bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya sekaligus
dihubungkan dengan modal yang digunakan oleh bagian tersebut. Dalam praktek,
istilah pusat invertasi jarang digunakan oleh berbagai perusahaan yang ada.
PERILAKU MANUSIA
Akuntansi
pertanggungjawaban menekankan suatu pelajaran penting bagi manajer maupun para
akuntan, yaitu perilaku para manajer sering kali sangat dipengaruhi oleh
bagaimana kinerja (performance)
mereka diukur. Jika para manajer mengetahui dengan jelas ukuran yang digunakan
oleh perusahaan dalam menilai kinerja departemen yang dipimpinnya, mereka akan
berusaha keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Untuk mencapai target departemen diperlukan sejumlah faktor pendukung yang
saling terkait satu dengan lainnya.
Faktor-faktor
yang terkait dengan perilaku manusia yang sangat mendukung tercapainya
target-target yang ditetapkan oleh perusahaan atas departemen tersebut antara
lain:
1. Keteladanan
Contoh dan keteladanan
dari setiap manajer departemen dalam memenuhi tanggung jawab atas biaya dan
laba yang mereka gariskan, akan sangat berpengaruh terhadap seluruh anggota
departemen tersebut.
2. Motivasi
Motivasi yang dimiliki
oleh seluruh anggota departemen untuk mencapai target-target yang telah
ditetapkan, akan menjadi pendorong utama dalam mencapai keberhasilan
departemen.
3. Komunikasi
Komunikasi yang
intensif dan efektif antaranggota organisasi, antara staf dengan penyelia,
antara penyelia dengan manajer, dan antardepartemen juga akan sangat
berpengaruh terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai target-target yang
telah ditetapkan.
PELAPORAN
Akuntansi
pertanggungjawaban merupakan suatu program yang melibatkan semua tingkatan
manajemen operasi dengan dibantu oleh divisi akuntansi dan divisi anggaran yang
menyediakan laporan dalam bentuk harian, mingguan, atau bulanan. Proses
penyusunan laporan pertanggngjawaban mencakup penyusunan laporan untuk berbagai
tingkat manajemen.
Laporan
akuntansi pertanggungjawaban kepada berbagai tingkat manajemen dalam suatu
perusahaan dapat dibagi menjadi:
1. Laporan
pelaksanaan tanggung jawab merupakan laporan tanggung gugat (accountability) yang memiliki dua
tujuan, yaitu:
a. Memberikan
informasi kepada manajer dan atasan mengenai pelaksanaan atau kinerja dalam
bidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
b. Mendorong
para manajer dan atasan untuk mengambil tindakan langsung yang diperlukan guna
memperbaiki kinerja.
2. Laporan
informasi adalah laporan yang disusun agar para manajer memperoleh informasi
yang relevan dengan bidang mereka, walaupun tidak perlu berkaitan langsung
dengan tanggung jawab spesifik atas kinerjanya. Laporan informasi mencakup
bidang sasaran yang berbeda dan lebih luas dari pada laporan kinerja.
Dalam
jangka pendek, laporan pelaksanaan tanggung jawab lebih penting dibandingkan
laporan informasi karena adanya kebutuhan langsung dan mendesak agar perusahaan
berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi dalam jangka panjang, laporan informasi
yang berkaitan dengan kemajuan dan pertumbuhan usaha perusahaan juga sangat
penting.
Kriteria
Laporan Yang Baik
Untuk membuat laporan yang memiliki laporan yang
baik, terdapat beberapa kriteria yang harus di penuhi, yaitu:
1.
Di
tunjukan pada pihak yang tepat
Laporan
harus sesuai dengan bahan organisasi, yaitu harus ditunjukan kepada personel
yang bertanggung jawab mengendalikan bidang yang di laporkan.
2.
Konsisten
Bentuk
isi laporan harus konsisten setiap kali di terbitkan. Sebaliknya perubahan
hanya dilakukan jika sangat diperlukan dan dengan alas an yang tepat.
3.
Tepat
waktu
Laporan
harus disusun dan disampaikan sesuai dengan waktu diperlukannya laporan
tersebut.
4.
Teratur
Laporan
harus di sampaikan secara berkala dan teratur dari waktu ke waktu.
5.
Mudah
di pahami
Laporan
harus mudah dicerna dan dipahami oleh pihak pembacanya. Karna itu, harus di
hindari penggunaan istilah-istilah akuntansi yang sulit dan tidak di pahami
oleh pihak pembacanya yang mungkin memiliki latar belakang pendidikan bukan
akuntansi. Tetapi, jika penggunaan istilah akuntansi tertentu tidak
terhindarkan, harus di berikan penjelasan tambahan secukupnya.
6.
Penjelasan
yang Terinci
Laporan
harus memberikan penjelasan yang terinci dan memadai tetapi tidak betele-tele
tentang isi laporannya. Jika memang di perlukan, laporan dapat mencantumkan
jumlah rupiah maupun kuantitas barang.
7.
Dapat
dibandingkan
Laporan
harus memuat berbagai angka yang dapat dibandingkan, baik antara angka actual
dan anggaran, antara satu periode dan periode sebelumnya, atau antara standard
an aktual.
8.
Bersifat
analitis
Laporan
harus berupa analisis atas kartu jam kerja, daftar barang rusak, pesanan kerja,
surat permintaan bahan, kemacetan mesin, kualitas bahan, dan sebagainya.
9.
Tingkat
efisiensi
Laporan
harus menyampaikan kemampuan setiap departemen pelapor tentang kemampuan atau
ketidakmampuan mereka dalam mencapai tingkat efisiensi yang diharapkan.
ALOKASI BIAYA
Dari
ketiga jenis pusat pertanggungjawaban yang di sebutkan sebelumnya, yaitu pusat
biaya, pusat pendapatan, dan pusat investasi, ketiganya terkait erat dengan
upaya pengalokasian tanggung jawab tertentu. Pusat biaya terkait erat dengan
pengalokasian biaya ke unit kerja tertentu, pusat pendapatan terkait erat
dengan upaya pengalokasian tanggung jawab untuk memperoleh pendapatan dan biaya
pada suatu divisi tertentu, dan pusat investasi merupakan bagian dari upaya
mengalokasikan tanggung jawab untuk memperoleh pendapatan serta biaya dengan
menggunakan modal tertentu.
Dari ketiga jenis pusat
pertanggungjawaban tersebut, sering kali pusat biaya memperoleh perhatian yang
lebih sering karna upaya untuk mengalokasikan biaya secara adil ke berbagai
unit kerja pada suatu perusahaan merupakan persoalan yang sering terjadi.
Berbagai perusahaan lebih sering menghadapi persoalan yang terkait dengan pusat
biaya, dibandingkan persoalan yang terkait dengan pusat pertanggungjawaban
pendapan dan pusat pertanggungjawaban investasi.
Secara umum, biaya yang dikeluarkan
perusahaan selama satu periode tertentu, dialokasikan dengan tujuan :
1. Meramalkan
dampak ekonomis dari keputusan yang dibuat para pengelola organisasi
perusahaan.
2. Memberikan
motivasi bagi para pengelola organisasi
3. Pengukuran
pendapatan/laba dan aktiva/asset
4. Penetapan
harga
Karena
itu, dalam proses pengalokasian biaya keempat factor tersebut harus dijadikan
dasar pertimbangan bagi para managemen puncak agar alasan proses pengalokasian
biaya lebih jelas. Setelah tujuan di tetapkan, managemen puncak perusahaan
harus mempertimbangkan beberapa unsure pendukung yang dapat mempengaruhi
keberhasilan pengalokasian dan pengendalian biaya.
Beberapa faktor yang mempengaruhi
pengendalian biaya secara bertanggung jawab adalah :
1.
Faktor
internal
Terdapat
sejumlah factor internal unit kerja yang berpengaruh terhadap kemampuan unit
kerja tersebut dalam mengendalikan biaya yang berada dalam lingkup tanggung
jawabnya, antara lain :
·
Produktivitas unit
kerja
·
Perilaku biaya
·
Tenaga kerja yang di
gunakan
·
Kekerabatan para
pekerja
·
Dan sebagainya
2.
Saling
ketergantungan dengan Departemen Lain
Hubungan
dan saling keterkaitan satu departemen dengan departemen lainnya akan sangat
mempengaruhi kemampuan setiap departemen dalam mengendalikan biaya yang menjadi
tanggung jawabnya. Kualitas kerja sama antara satu departemen dan departemen
lainnya dalam mengendalikan biaya departemen tersebut akan di pengaruhi oleh
beberapa factor, seperti :
·
Keandalan setiap
departemen
·
Kerja sama antar
departemen
·
Keluwesan setiap
departemen
3.
Faktor
Lingkungan
Lingkungan
organisasi adalah segala sesuatu di luar organisasi di mana organisasi tersebut
beroperasi. Lingkungan organisasi juga berpengaruh terhadap kemampuan setiap
departemen dalam mengendalikan biayanya. Faktor- faktor lingkungan hidup ini mencangkup :
·
Pangsa pasar yang
dimiliki
·
Pendapat agen dan
rekanan
·
Tingkat inflasi
·
Stabilitas politik
·
Nilai tukar mata uang
·
Dan sebagainya
Ketiga
faktor tersebut harus di perhatikan dan di pertimbangkan oleh managemen puncak
ketika merancang system pengendalian biaya bagi perusahaan. Mengabaikan ketiga
hal tersebut dapat menyebabkab sistem pengendalian biaya yang disusun kurang
efektif dalam mencapai sasarannya.
Dari
berbagai jenis biaya yang dikenal dalam sebuah perusahaan manufaktur, mulai
dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead,
biaya pemasaran hingga biaya administrasi dan umum, biasanya biaya-biaya
tersebut dapat dibebankan dengan jelas ke departemen tertentu,kecuali biaya
overhead. Biaya overhead biasanya terdiri dari biaya bahan penolong, biaya
tenaga kerja penolong, dan biaya pabrikasi lainnya. Biaya pabrikasi lainnya
terdiri dari berbagai biaya yang mendukung proses produksi, seperti biaya
listri, biaya penyusutan aktiva tetap, biaya pemeliharaan, dan berbagai biaya
lainya. Biaya pabrikasi semacam itu tidak dapat dibebankan secara langsung ke
suatu departmen tertentu, karena seringkali menikmati manfaat dari biaya
semacam itu tidak hanya satu deoarteman saja, tetapi beberapa departemen sekaligus. Jadi, pembebanan biaya pabrikasi semacam itu
kesuatu departemen tertentu memerlukan perhitungan khusus.
Karena
sebagai biaya overhead dapet langsung dibebankan ke suatu departemen tertentu
secara jelas dan sebagian lagi tidak, maka seringkali perusahaaan menentukan
tarif overhead tertentu sebagai dasar perhitungan biaya overhead. Metode yang
sering kali digunakan untuk menghitung tarif overhead adalah dengan
mendistribusikan total biaya overhead yang dikeluarkan pada berbagai kegiatan,
produk, atau pekerjaan. Namun, prosedur pengalokasian ini tidak dapat
diterapkan pada pengendalian biaya dalam akuntansi pertanggungjawaban.
Sistem
pengendalian biaya dalam akuntansi pertanggungjawaban dapat menggunakan sistem
alokasi biaya overhead berdasarkan jam pemakaiana atau jam kerja pada
departemen yang menerima manfaat dari jasa overhead tertentu ( biaya
pemeliharaan, misalnya). Distribusi ini dapat dipandang sebagai pembelian oleh
departemen yang menerima dan dipandang sebagai penjul oleh departemen yang memberi
jasa. Distribusi kepada departemen yang penerima didasarkan pada tarif tertentu,
seperti tarif penagiah, tarif ja kerja terjual, tarif pembebanan, atau tarif
transfer. Metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa departemen- departemen
tersebut membeli jasa dengan cara yanag sama seperti membeli bahan langsuana
dan menggangkat pekerja langsung.
Penentuan
tarif penagihan antar departemen dapat dilakukan dengan menempuh serangkaian
langkah berikut:
1. Membuat
anggaran biaya untuk setiapdepartemen jasa menurut sifatnya (kepenyeliaan,
perlengkapan, listrik dan lain-lain).
2. Mengelompokkan
biaya kedalam kelompok biaya tetap dan biaya variabel.
3. Menentukan
tarif dengan membagi total anggaran
biaya departemen dengan jumlah pelayan yang dibutuhkan.
Kriteria
yang Baik
Disamping unsur-unsur pendukung tersebut, dalam
proses mendesain sistem pengalokasian dan pengendalian biaya perlu diperhatikan
bebarapa hal penting karena untuk merancang sistem pengendalian biaya efektif,
terdapat beberapa criteria yang harus dipenuhi, yaitu:
1. Rancangan
teknis yang kokoh,yang mencangkup:
a) Penetapan
sasaran yang member tantangan.
b) Penetapan
sasaran realities (bisa dicapai).
c) Sistem
pengendalian dan pelaporan biaya memisahkan biaya yang terkendali dan diluar
kendali manajer.
2. Gaya
manajemen yang tanggap terdapat perilaku anggota organisasi. Karena itu,
diperlukan manajemen dengan perpaduan:
a) Keikutsertaan
para manajer dalam penetapan sasaran kegiatan merwka sendiri.
b) Kepemimpinan
manajer eksekutif.
c) Jaringan
komunikasi yang terbuka
d) Pencegahan
dini terdapat pelaksanaan kerja yang tidak optimal.
Ø Ilustrasi 10.1 berikut
ini mungkin dapat menjeaskan keteranagan tentang pertanggungjawaban:
Salah satu langkah penting dalam mendesain sistem
akuntansi pertanggungjawaban adalah membutuhkanadalah membentuk garis dan
bidang pertanggungjawaban yang jelas. Setiap kontak pada bagaan organisasi
mewakili satu segmen (pusat biaya, divii, departemen, dan lain-lain) yang
membuat laporan dan yang menerima laporan mengenai fungsi yang menjadi
tanggungjawabnya.
Ilustrasi
berikut dapat memperjelas seluruh penjelasan tentang sistem pelaporan
pertanggungjawaban:
PT. DoReMi
adalah produsen peralatan elektronik yang beralokasi di Jakarta.
Perusahaan ini menyusun sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan struktur
organisasi. Sebagian dari struktur organisasi yang dimiliki perusahaan ini
adalah sebagai berikut:
Direktur utama membawahi tiga direktur, yaitu direktur
pemasaran, direktur produksi, dan direktur keuangan. Sedangkan direktur
produksi membawahi manajer bahan, manajer produk akhir, dan manajer pabrikasi.
Manajer pabrikasi membawahi 3 kepala unit, yaitu kepala unit perakitan, kepala
unit penyelesaian akhir dan kepala unit pengepakan. Sedangkan kepala unit
perakitan membawahi 3 kepala bagian, yaitu kepala bagian komponen dasar, kepala
bagian komponen penunjang, dan kepala bagian pekerja pabrik. Walaupun direktur
pemasaran dan direkttur keuangan juga membawahi manajer lain, tetapi dalam
ilustrasi ini tidak dibahas untuk menyederhanakan contoh dan pembahasan.
PT. DoReMi
A
Laporan Perusahaan
Biaya Overhead
Kepada : Direktur Utama
Bulan : April 2012
|
|||
Direksi
|
Jumlah
|
Anggaran
|
Selisih
|
Direktur Utama
|
11.000.000
|
15.000.000
|
4.000.000
|
Direktur Pemasaran
|
93.000.000
|
100.000.000
|
7.000.000
|
Direktur Produksi
|
442.000.000
|
450.000.000
|
8.000.000
|
Direktur Keuangan
|
18.000.000
|
20.000.000
|
2.000.000
|
Total
|
564.000.000
|
585.000.000
|
21.000.000
|
|
PT. DoReMi
B
Laporan Perusahaan
Biaya Overhead
Kepada : Direktur Produksi
Bulan : April 2012
|
|||
Manajer
|
Jumlah
|
Anggaran
|
Selisih
|
Direktur Produksi
|
16.000.000
|
17.000.000
|
1.000.000
|
Manajer Bahan Baku
|
120.000.000
|
123.000.000
|
3.000.000
|
Manajer Produk Akhir
|
126.000.000
|
128.000.000
|
2.000.000
|
Manajer Pabrikasi
|
180.000.000
|
182.000.000
|
2.000.000
|
Total
|
442.000.000
|
450.000.000
|
8.000.000
|
|
PT. DoReMi
C
Laporan Perusahaan
Biaya Overhead
Kepada : Manajer Pabrikasi Bulan
: April 2012
|
|||
Kepala Unit Kerja
|
Jumlah
|
Anggaran
|
Selisih
|
Manajer Pabrikasi
|
8.600.000
|
9.000.000
|
400.000
|
Kepala Unit Perakitan
|
88.000.000
|
89.000.000
|
1.000.000
|
Kepala Unit Penyelesaian Akhir
|
22.800.000
|
23.000.000
|
200.000
|
Kepala Unit Pengepakan
|
60.600.000
|
61.000.000
|
400.000
|
Total
|
180.000.000
|
182.000.000
|
2.000.000
|
|
PT. DoReMi
D
Laporan Perusahaan
Biaya Overhead
Kepada : Kepala Unit Perakitan
Bulan : April 2012
|
|||
Kepala Bagian
|
Jumlah
|
Anggaran
|
Selisih
|
Kepala Unit Perakitan
|
7.800.000
|
8.000.000
|
200.000
|
Kabag. Komponen Dasar
|
39.600.000
|
40.000.000
|
400.000
|
Kabag. Komponen Penunjang
|
25.900.000
|
26.000.000
|
100.000
|
Kabag. Pekerja Pabrik
|
14.700.000
|
15.000.000
|
300.000
|
Total
|
88.000.000
|
89.000.000
|
1.000.000
|
|
Pelaporan yang disusun dalam sistem
pertanggungjawaban mengikuti struktur organisasi perusahaan ini. Tiga kepala
bagian mempertanggungjawaban biaya yang dikelolanya kepada kepala unit
perakitan. Kepala unit perakitan (termasuk kepala unit penyelesaian akhir dan
kepala unit pengepakan) mempertanggungjawabkan dan melaporkan biaya unit
kerjanya kepada manajer pabrikasi. Manajer pabrikasi (bersama manajer bahan dan
manajer produk akhir) mempertanggungjawabkan dan melapor biaya departemen yang
dikelolanya kepada direktur produksi. Sedangkan direktur produksi (bersama
direktur pemasaran dan direktur keuangan) mempertanggungjawaban dan melaporkan
biaya yang dikelola divisinya kepada direktur utama perusahaan.
Dengan
pola seperti ini, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan biaya dikelola oleh
masing-masing pelaksana organisasi, sesuai dengan struktur organisasi yang
dimiliki perusahaan. Dengan membandingkan terhadap anggaran yang telah disusun,
sistem pengendalian biaya pada perusahaan lebih mudah dilaksanakan.
Daftar
Pustaka : Rudianto. AKUNTANSI MANAJEMEN : Informasi untuk Pengambilan Keputusan
Strategis, 2013. Erlangga : Jakarta.
0 komentar:
Posting Komentar