HUKUM BISNIS : CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA/KONTRAK

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

JULIA

DENGAN

Dr. ABDUL RASYID SALIMAN, S.H., M.M.

TENTANG

PEMBERIAN PINJAMAN MODAL BISNIS

 PROPERTI

BALUN IJUK, 30 MARET 2016

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Tentang Pemberian Pinjaman Modal Bisnis Properti

Pada hari ini, Rabu, tanggal 30, bulan Maret, tahun 2016, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.   Nama                          : Julia, S.E

No. KTP                     : 1904044112950002

Alamat                        : Jl. Raya Merdeka RT 005/RW 002 Desa Celuak

Telepon                      : 0877 9765 5295

Dalam hal ini bertindak selaku atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2.   Nama                          : Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M.

No. KTP                     : 30547689005643

Alamat                        : Jl. Ahmad Yani No. 69, Pangkalpinang

Telepon                      : 0819 9876 8778

Dalam hal ini bertindak selaku atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut Kontrak) dalam hal pemberian pinjaman modal bisnis properti pengadaan dan penjualan rumah tinggal dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam 17 pasal sebagai berikut:

PASAL 1

LINGKUP PROYEK

Pekerjaan         :    Pengadaan dan Penjualan Rumah Tinggal.

Rincian            :  Tipe 42, 2 (dua) kamar tidur, 1 (satu) ruang tamu, (satu) 1                          kamar mandi sebanyak 20 (dua puluh unit) dengan harga Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) per unit.

Lokasi             :    Selindung Baru, Pangkalpinang.

PASAL 2

WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai setelah perjanjian ini ditandatangani, dan perhitungan nilai kerjasama ini ditargetkan selama 12 (dua belas) bulan dari tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan 30 Maret 2017. Jika dalam waktu 12 (dua belas) bulan masih ada kavling yang belum terjual, maka kerjasama dapat dilanjutkan dengan kesepakatan yang sama atau pihak kedua berkewajiban membayarkan harga tanah kavling dengan harga kenaikan 20 % sesuai dengan luasan tanah yang tertera di dalam sertifikat kavling tersebut dari nilai awal kerjasama kepada Pihak Pertama.

PASAL 3

TUGAS PIHAK KEDUA

Sesuai dengan cakupan pekerjaan, pengelola melaksanakan, menyelesaikan atas seluruh rangkaian pekerjaan yang diperlukan antara lain :

1.                  Merencanakan, mengurus perizinan, membangun, melaksanakan pengawasan/supervisi bangunan, memasarkan dan mengurus penjualan/menerima uang dan menandatangani surat - surat penjualan yang diperlukan.

2.                  Memberikan informasi yang diperlukan dan melaksanakan komunikasi dengan baik kepada pemilik modal tanah, yaitu Pihak Pertama.

3.                  Membuat laporan pertanggung jawaban atas penjualan rumah setiap bulan dan mempertanggung jawab­kan kepada pemilik modal tanah dengan mengembalikan modal tanah dan perolehan laba proyek sesuai dengan perhitungan laba proyek dengan dasar jumlah minimal sesuai dengan yang telah disepakati. (Sesuai lampiran atas Analisa Study Kelayakan).

PASAL 4

TUGAS PIHAK PERTAMA

1.                  Menyerahkan sertifikat tanah yang menjadi objek perjanjian kepada Pihak Kedua yang disimpan oleh Notaris yang ditunjuk.

2.                  Memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk memecah tanah dan menjualnya kepada konsumen.

3.                  Berkewajiban membalik nama sertifikat kavling rumah yang terjual kepada Konsumen apabila Pihak Kedua telah memenuhi segala kewajiban pembayaran tanah kepada Pihak Pertama sesuai dengan luasan yang terjual.

PASAL 5

KETENTUAN UMUM

1.                  Pihak Pertama selaku pemilik modal menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada Pihak Kedua untuk dipergunakan sebagai modal bisnis untuk jenis usaha bisnis properti.

2.                  Pihak Kedua selaku pengelola modal dari Pihak Pertama bertanggungjawab untuk mengelola usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 1, 2, dan 3.

3.                  Pihak Kedua menerima modal dalam bentuk uang dari Pihak Pertama yang diserahkan setelah perjanjian ini disepakati dan ditandatangani, sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 5 ayat 2.

4.                  Pihak Pertama akan mendapatkan keuntungan bagi hasil usaha menurut persentase keuntungan yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2.

5.                  Masing-masing pihak memiliki andil dalam usaha ini, baik modal maupun tenaga yang besar maupun pembagiannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan 4.

PASAL 6

MODAL KERJA

1.                  Modal Kerja adalah modal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, terdiri atas Modal Tanah dan Modal Bangunan :

2.                  Modal Kerja berupa tanah seluas 1.600 m2 (seribu enam ratus meter persegi) terdiri dari 20 (dua puluh) kavling bidang tanah dengan nilai yang disepakati dengan harga adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per m² sehingga total modal seluruhnya senilai Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang disediakan Pihak Pertama.

3.                  Modal kerja berupa Modal Bangunan yaitu modal yang diperlukan untuk mengelola proyek berupa biaya perencanaan, perizinan, supervisi dan pelaksanaan konstruksi, overhead proyek, pemasaran dan penjualan dengan total modal senilai Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) disediakan Pihak Pertama. 

PASAL 7

MODAL USAHA

1.                  Besar total uang modal usaha, sebagaimana disebut pada Pasal 4 ayat 2 dan 3 ditambah dengan harga per unit rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  adalah sebesar Rp 1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

2.                  Modal Pihak Pertama tersebut diserahkan kepada Pihak Kedua setelah akad ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, melalui transfer ke nomor rekening 0234.567.8910 Bank BCA Cabang Pangkalpinang a.n Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M.

PASAL 8

KEUNTUNGAN

1.                  Keuntungan usaha adalah keuntungan bersih (Nett Profit) senilai Rp 1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha (Cash Profit) senilai Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah).

2.                  Presentase keuntungan usaha untuk Pihak Pertama adalah sebesar 48% dari Nett Profit.

3.         Profit tersebut akan dibayarkan oleh Pihak Pertama maksimal tanggal 20 (dua puluh) tiap bulannya.

4.         Profit tersebut dapat disampaikan lewat transfer rekening antar bank yang telah ditunjuk/disepakati atau dapat berupa pemberian cash secara langsung kepada pihak Kedua.

PASAL 9

KERUGIAN

1.         Jika terjadi kerugian usaha yang disebabkan oleh suatu hal diluar kesalahan Pihak Kedua ditanggung oleh kedua belah pihak dengan ketentuan, Pihak Pertama akan menerima pengembalian modal setelah dikurangi setengah dari jumlah kerugian yang diderita.

2.         Jika terjadi kerugian usaha yang disebabkan kelalaian oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berhak mendapatkan pengembalian modal usaha secara utuh.

PASAL 10

MASA BERLAKU

1.         Masa berlaku yang tersebut pada Pasal 1 adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

2.         Atas kesepakatan Para Pihak, Kontrak dapat diperpanjang waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau ditambahkan nilai uang pokok investasi yang diatur dalam Kontrak Baru dan/atau addendum Kontrak.

PASAL 11

JAMINAN

1.                  Pihak kedua memberikan sertifikat hak milik berupa sebidang tanah Hak Milik yang terletak di Desa Padang Baru RT 006/RW 007, Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).

2.                  Pihak pertama wajib mengembalikan sertifikat yang menjadi jaminan  sebagaimana disebutkan ayat 1 kepada Pihak Kedua setelah Pihak pertama mengembalikan modal usaha.

PASAL 12

SANKSI BAGI HASIL PIHAK PERTAMA

1.                  Apabila Pihak Pertama tidak bisa memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 3 selama 3 (tiga) hari berturut-turut, maka Pihak Kedua pada tanggal 24 (dua puluh empat) di tiap bulannya berhak untuk menagih profit yang menjadi hak Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

2.                  Apabila Pihak Pertama sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari sejak ditagih oleh Pihak Kedua masih belum bisa memberikan profit yang dimaksud, maka Pihak Pertama wajib mengembalikan uang pokok investasi yaitu sebesar Rp 1.920.000.000,-  (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) pada hari tersebut ditambah dengan profit bulanan yang berlangsung. Apabila sampai pada hari tersebut uang pokok investasi tidak/belum dikembalikan dan profit belum diberikan, maka Pihak Pertama dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per hari. Akibat dari keterlambatan ini, maka Kontrak dianggap berakhir setelah semua kewajiban Pihak Pertama dibayarkan.

PASAL 13

PENGEMBALIAN MODAL USAHA

Pihak Pertama berkewajiban mengembalikan modal usaha kepada Pihak Kedua sebagaimana disebut dalam Pasal 2 pada tanggal 30 Maret tahun 2017. Apabila sampai pada tanggal tersebut modal usaha belum dikembalikan, maka Pihak Pertama dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari dan Kontrak dianggap berakhir setelah semua kewajiban Pihak Pertama dibayarkan.

PASAL 14

PINALTY

1.                  Selama masa Kontrak, Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidak dapat merubah atau membatalkan atau memutus kontrak ini secara sepihak, kecuali ada kesepakatan bersama yang diatur dalam addendum Kontrak.

2.                  Penarikan uang pokok investasi baik sebagian atau seluruhnya sebelum habis masa berlaku Kontrak ini, maka Pihak Pertama mengenakan biaya Pinalty yang besarnya sesuai dengan kesepakatan kedua belak pihak.

PASAL 15

AHLI WARIS

1.                  Apabila Pihak Pertama sebagai pengelola investasi dalam masa Kontrak mengalami halangan tetap atau meninggal dunia sehingga tidak bisa melanjutkan atau mengelola Usaha ini, maka segala urusan yang mengikat dalam Kontrak ini akan dilanjutkan oleh ahli waris atau kuasa yang ditunjuk (secara tertulis) berdasarkan kesepakatan ahli waris Pihak Pertama.

2.                  Apabila Pihak Kedua dalam masa kontrak mengalami halangan tetap atau meninggal dunia, maka segala urusan yang mengikat dalam kontrak ini, Pihak Kedua menunjuk Istri Pihak Kedua untuk melanjutkan kontrak ini kepada dan apabila berhalangan tetap atau meninggal dunia maka akan dilanjutkan oleh ahli waris atau kuasa yang ditunjuk (secara tertulis) berdasarkan kesepakatan ahli waris Pihak Kedua.

PASAL 16

LAIN-LAIN

Bahwa hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Kontrak ini akan diputuskan bersama oleh Para Pihak secara Musyawarah serta dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan jiwa dari perikatan/Kontrak ini, dan dituangkan secara tertulis dalam Addendum Kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini atau menjadi satu kesatuan dengan kontrak ini.

PASAL 17

STATUS HUKUM

Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Kontrak ini dengan segala akibatnya, maka Para Pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Demikian Kontrak ini dibuat dan diselesaikan pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal Kontrak ini. Segera, setelah Kontrak ini dibuat, Para Pihak dan Istri Pihak Kedua, lalu menandatangani Kontrak ini diatas materai, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dibuat di                   : Balun Ijuk

Pada tanggal             : 30 Maret 2016

PIHAK KEDUA                                                         PIHAK PERTAMA

Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M.                  Julia